PEKANBARU – Allnewsterkini. Com | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau menggelar Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2026, Monitoring, di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Rabu (4/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Dr. Boby Rachmat, S.STP.,M.Si. dan dihadiri Sekretaris Badan Kesbangpol Riau, Seluruh Kepala Bidang (Kabid Ideologi, Kabid Poldagri, Kabid Ketahanan Ekososbud Agama & Ormas, Kabid Kewaspadaan), Kasubbag Umum dan Kepegawaian Katim Kerja masing-masing bidang, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Fungsional dan staf Badan Kesbangpol Riau.
Rapat ini dilaksanakan : Pertama, pengendalian akhir tahun untuk memastikan serapan APBD 2026 optimal dan akuntabel menjelang tahun anggaran berakhir, Kedua, pemantapan penyusunan anggaran 2027 agar sinkron dengan SIPD-RI dan arahan TAPD. Ketiga, memastikan dana Hibah dan Bankeu Parpol yang disalurkan Kesbangpol dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi serta memastikan Perjanjian Kinerja tercapai di akhir tahun.
Realisasi per 4 November 2026 adalah Realisasi Fisik 82,16% dan Realisasi Keuangan 42,64%. Kaban Kesbangpol Dr. Boby Rachmat, S.STP, M.Si menegaskan agar seluruh bidang mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum tuntas.
“Realisasi kita dan Jangan ada kegiatan yang menumpuk dan harus tertib administrasi,” tegas Boby Rachmat.
Anggaran 2027
Kaban menyampaikan bahwa Rancangan KUA-PPAS 2027 telah mengalami penyesuaian pagu dari TAPD. Seluruh bidang diminta segera menyempurnakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027.
Terkait Penerima Dana Hibah (FPK, FKUB, FKDM) Kaban menekankan bahwa penerima hibah wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai NPHD. Tim Verifikator diminta melakukan verifikasi faktual.
Bankeu Partai Politik, Kabid Poldagri melaporkan bahwa penyaluran Bankeu Parpol Tahun 2026 telah sesuai dari hasil Pemilu. Kaban mengingatkan agar Parpol segera menyerahkan LPJ Bankeu yang telah diaudit untuk menghindari sanksi penundaan penyaluran tahun berikutnya.
“Bankeu Parpol wajib diaudit dan laporannya disampaikan tepat waktu dan terus melakukan pembinaan,” jelasnya.
Terkait Perjanjian Kinerja, Kaban meminta agar Perjanjian Kinerja Perubahan 2026 disusun lebih terukur, selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target RPJMD Provinsi Riau.(rl)