PEKANBARU – Allnewsterkini. Com | Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memperkuat upaya penanganan banjir dengan meminta seluruh camat dan lurah turun langsung memantau wilayah rawan genangan, terutama setelah hujan mengguyur.
Langkah ini dilakukan agar titik-titik rawan banjir dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Apalagi saat ini Pekanbaru sudah memasuki musim penghujan.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar, menginstruksikan para lurah untuk memetakan titik-titik rawan banjir di wilayah kerja masing-masing. Tidak hanya melakukan pemetaan, camat dan lurah juga diminta turun langsung ke lapangan setiap kali terjadi hujan.
Menurut Markarius, pemantauan tersebut penting untuk mengetahui kondisi saluran air sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi penanganan.
Jika permasalahan masih memungkinkan ditangani secara sederhana, pekerjaan dapat dilakukan melalui gotong royong masyarakat bersama Tim Lingkungan Elok, Sehat, Tertata, Aman, Resik, dan Indah (Lestari) yang telah dibentuk di setiap kecamatan.
“Namun jika membutuhkan peralatan khusus, penanganannya akan didukung oleh dinas teknis terkait,” kata Markarius, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru terus memperkuat langkah antisipasi banjir, mulai dari mengerahkan Tim Lestari ke kawasan rawan genangan hingga mengoptimalkan sejumlah waduk dan embung.
Tim Lestari yang telah dibentuk di setiap kecamatan diharapkan lebih aktif melakukan pembersihan parit serta pengerukan saluran air yang mengalami pendangkalan. Kegiatan tersebut harus difokuskan pada kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
“Kami mengarahkan agar kegiatan pembersihan difokuskan pada wilayah yang selama ini berpotensi mengalami genangan. Sebelumnya, pembersihan terkadang dilakukan di kawasan yang tidak rawan banjir,” terang Markarius.
Selain mengoptimalkan Tim Lestari, Pemko juga memperkuat koordinasi antara camat, lurah, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Koordinasi ini diperlukan karena tidak semua saluran dapat dibersihkan secara manual. Sejumlah titik membutuhkan dukungan alat berat maupun peralatan khusus dari OPD terkait.
“Untuk itu, kami telah mengarahkan Dinas PUPR agar memprioritaskan pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan dan antisipasi genangan maupun banjir,” pungkasnya.(rl)