Pekanbaru – Allnewsterkini. Com | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Muhammad Lukman memimpin langsung rapat evaluasi kinerja Tim Transisi. Rapat ini bertujuan untuk meninjau capaian kinerja serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dari masing-masing bidang dalam mendukung kelancaran proses transisi organisasi.
Dalam rapat yang berlangsung, pembahasan difokuskan pada kinerja lima bidang strategis, yakni Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Barang Milik Negara (BMN), Keuangan, Reformasi Birokrasi dan Perencanaan, serta Teknologi Informasi (TI) dan Komunikasi Publik.
Bidang SDM, Umum dan BMN menyampaikan progres dalam penataan pegawai dan pengelolaan aset negara. Evaluasi difokuskan pada optimalisasi penempatan SDM sesuai kompetensi serta peningkatan efisiensi penggunaan dan pemeliharaan BMN.
Bidang Keuangan memaparkan capaian realisasi anggaran serta strategi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Bidang Reformasi Birokrasi dan Perencanaan menyoroti implementasi program-program perubahan dan penyusunan perencanaan strategis. Serta membahas progres pelaksanaan program WBK dan WBBM di lingkungan Kanwil dan satuan kerja (Satker) wilayah Riau guna memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan zona integritas
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik menggarisbawahi kemajuan dalam penguatan sistem informasi serta peningkatan kualitas layanan informasi publik. Percepatan digitalisasi layanan juga menjadi prioritas ke depan.
Kabag TU dan Umum menegaskan bahwa sinergi antar bidang harus terus diperkuat guna memastikan transisi berjalan efektif dan efisien. Ia juga mengapresiasi komitmen dan kerja keras seluruh tim dalam mendukung perubahan menuju tata kelola yang lebih baik.
“Evaluasi ini bukan hanya bentuk kontrol, tapi juga sarana untuk memperbaiki diri dan menyusun langkah ke depan secara lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan penekanan pada pentingnya monitoring berkala serta kolaborasi lintas bidang sebagai kunci suksesnya implementasi kebijakan di masa transisi.***
Komentar