Allnewsterkini. Com | ROKAN HULU-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rokan Hulu (Rohul) menggelar rapat Paripurna terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Rohul Tahun Anggaran (TA) 2023, di Gedung DPRD Rohul, Jalan Panglima Sulung Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Selasa (30/4/2024),
Terpantau, dalam paripurna itu, dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohul dari Fraksi PAN Andrizal, tampak dihadiri Sekdakab Rohul Muhamad Zaki S STP MSi, para Anggota DPRD Rohul, para Kepala OPD, Perwakilan Fokopimda, Wartawan, LSM dan lainnya.
Dalam penyampaian, Juru Bicara Pansus LKPJ Karneng Dimara Lubis, memberikan catatan terhadap beberapa kinerja Bupati Rohul sepanjang Tahun 2023.
Lanjutnya, Beberapa kinerja yang dianggap belum maksimal seperti Pendapatan Asli Daerah yang dianggap belum menggarap seluruh potensi, belum maksimalnya kinerja UPT Bapenda di kecamatan-kecamatan.
Termasuk, DPRD meminta Bupati Rohul untuk serius dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit di tahun 2023 hanya terealisasi sekitar Rp 33 Miliar.
“Karena, DBH Kelapa Sawit ini harusnya lebih besar, karena Rohul merupakan daerah dengan Kebun Sawit terluas dan penghasil TBS terbesar di Riau,” ungkap Politisi Partai Golkar ini.
Poin lainnya, sambungnya, DPRD Rohul merespon kebijakan Bupati Rohul soal Petunjuk Teknis (Juknis) terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (RHJ).
“Sejak Perda Nomor 33 Tahun 2002 direvisi menjadi Perda Nomor 6 Tahun 2020, Pemkab Rohul belum menerbitkan Peraturan Bupati sebagai Juknis pelaksanaan perda tersebut, untuk optimalisasi dalam menjalankan usahanya,” tutupnya.
Di tempat yang sama, Sekda Rohul Muhamad Zaki S STP mengucapkan terimakasih serta mengapresiasi atas masukan yang disampaikan DPRD Rohul.
“Pastinya, semua rekomendasi Pansus DPRD ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah, untuk kemajuan dan kebaikan Rohul ke depannya,” tutup Sekda mengakhiri.
(ADV DPRD Rohul)
Komentar