Allnewsterkini. Com | Pekanbaru – Pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan publik saja tidak cukup, perlu pendampingan dari pihak eksternal. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang memiliki 29 Unit Pelaksana Teknis membutuhkan pendampingan pengawasan pelayanan publik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Budi Argap Situngkir yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi saat melakukan kunjungan silaturahmi ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, Selasa (16/1/2024).
“Saat ini tingkat atau standar kepuasan masyarakat sangat tinggi, namun sayangnya tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat. Kita sebagai penyelenggara pelayanan publik harus jeli membaca situasi ini. Maka dari itu Kanwil Kemenkumham Riau meminta pendampingan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau untuk memberikan saran masukan untuk perbaikan demi pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatan Provinsi Riau,” ujar Budi Argap Situngkir kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama yang didampingi jajarannya.
Pada pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, Budi Argap Situngkir lalu menyampaikan bahwa jajaran Kanwil Kemenkumham Riau berlomba lomba dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PANRB.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau, Bambang Pratama mengapresiasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Riau. Menurutnya pelayanan publik yang digelar sudah sangat memuaskan, sedangkan untuk pengaduan terkait pelayanan publik Kanwil Kemenkumham Riau yang dikeluhkan oleh masyarakat hanya sebatas miskomunikasi sehingga langsung diselesaikan dengan baik oleh pihak Kanwil Kemenkumham Riau.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
Komentar