UMRI Jadi Pusat Diskusi Strategis Riau, FKPMR Bahas Tantangan dan Masa Depan Negeri Lancang Kuning

Pekanbaru  – Allnewsterkini. Com| Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan daerah dengan menjadi tuan rumah forum diskusi strategis yang digelar oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Acara bertajuk “Isu Strategis Riau: Saat Ini dan Masa Depan” ini berlangsung di Auditorium Lantai 3 Kampus Utama Umri, pada Rabu (13/8/2025) siang.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, Pemuka Masyarakat Riau, Sekretaris Jenderal FKPMR, Dr H Chaidir, MM., Hj. Azlaini Agus, MH., Ketua MKA LAMR Datuk Raja Marjohan, Ketua DPH LAMR Datuk Taufik Ikram Jamil, Gubernur Riau pada masanya Wan Thamrin Hasyim, Hj. Septina Primawati, dr Hj Diana Tabrani, Rida K Liamsi, para penyelia Badan Pembina Harian (BPH) Umri, serta beberapa tokoh Riau lainnya.

Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan akademisi, birokrat, politisi, dan masyarakat sipil guna membahas berbagai tantangan yang dihadapi Riau saat ini dan strategi masa depannya.

Ketua BPH Umri, Prof Dr H M Nazir, MA., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Umri sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis FKPMR. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan konsep Wakaf Digital, sebagai inovasi berkelanjutan yang kini tengah dikembangkan oleh kampus.

“Wakaf Digital adalah inovasi yang akan memperkuat keberlanjutan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Umri berkomitmen menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis, tidak hanya untuk membangun sarana fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Riau di masa depan,” jelas Prof. Nazir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKPMR sekaligus Ketua Panitia, Dr H Ahmad Hijazi, menjelaskan bahwa pemilihan Umri sebagai tempat penyelenggaraan forum bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, Umri telah memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan tinggi yang terbuka terhadap diskursus publik dan solusi pembangunan daerah.

“Umri adalah rumah besar pendidikan di Riau yang membuka diri untuk diskusi publik yang konstruktif. Dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan, kita berharap ide-ide yang lahir di forum ini bukan hanya wacana, tapi dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan strategis Riau saat ini dan di masa depan,” ujar Dr Ahmad Hijazi.

Ia juga menambahkan bahwa FKPMR merupakan forum yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh akademisi, birokrat, hingga politisi. Karena sifatnya yang berbasis diskusi dan pemikiran, maka lingkungan kampus dinilai paling tepat menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan seperti ini.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis daerah dibahas secara mendalam, diantaranya efisiensi anggaran daerah dan reformasi kebijakan fiskal, penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari aktivitas perambahan ilegal, penyerahan aset perkebunan sitaan pemerintah ke PT Agrinas, pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan, serta wacana pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR).

Salah satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah fenomena resource curse yang dialami Riau, di mana kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Para tokoh juga menyuarakan dukungan terhadap tindakan tegas Satgas Penertiban Kawasan Hutan dalam menangani perambah dan menindak tegas cukong serta korporasi yang terlibat dalam perusakan hutan.

Menanggapi wacana Daerah Istimewa Riau, para tokoh FKPMR menilai bahwa Riau memiliki modal kuat untuk mengajukan status tersebut. Selain kekayaan alam dan posisi strategis di Selat Melaka, budaya Melayu yang kental dan mendunia menjadi fondasi identitas yang kokoh.

FKPMR bahkan membuka wacana untuk menggelar Kongres Rakyat Riau (KRR) III, sebagai kelanjutan dari KRR II yang sukses dilaksanakan pada tahun 2000. Gagasan ini dinilai penting untuk memperkuat aspirasi masyarakat Riau dalam memperjuangkan hak-haknya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara elemen masyarakat, dunia akademik, dan pemerintah. Forum ini tidak hanya memperkaya wacana strategis, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi konkret yang bisa ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Dengan menjadikan Umri sebagai episentrum diskusi dan pemikiran strategis, FKPMR menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan dan masa depan Riau yang maju, adil, dan berdaya saing.

Komentar