Allnewsterkini. Com | Pekanbaru – Sebelas nama ASN Kanwil Kemenkumham Riau telah diusulkan sebagai Calon Duta Integritas kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kesepuluh nama tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai perwujudan dalam melaksanakan tujuan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yaitu birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dalam rangka mendorong Pembangunan nasional dan pelayanan publik.
Pada Rabu (25/10/2023), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung didampingi oleh Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (Humas, RB dan TI) Novindra Pajingjing, beserta jajaran mengikuti kegiatan verifikasi dan konfirmasi Calon Duta Integritas oleh Dewi Susiana beserta tim dari Inspektorat Wilayah II secara daring melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Kakanwil.
“Terdapat 7 kriteria yang telah ditetapkan sebagai indikator penilaian yang didukung dengan data yang akuntabel. Beberapa kriteria antara lain; tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin pegawai atau tidak pidana, inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, bertanggungjawab, taat terhadap aturan, bertindak selaku role model, serta memiliki sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas (API),” jelas Dewi Susiana.
Adapun Calon Duta Integritas yang diusulkan dari Kanwil Kemenkumham Riau terdiri dari tiga orang Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil Kemenkumham Riau, yakni; Budi Argap Situngkir selaku Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung selaku Kepala Divisi Administrasi serta Mulyadi selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Sementara delapan nama lainnya merupakan Kepala Satuan Kerja yang telah berhasil mengantarkan unit kerjanya meraih Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yakni; Sapto Winarno selaku Kepala Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Syahrioma Delavino selaku Kepala Kanim Kelas I TPI Pekanbaru, Ricky Rachmawan selaku Kepala Kanim Kelas I TPI Dumai, Zaskaria selaku Kepala Kanim Kelas II Bengkalis, Anwar Musyaddad selaku Kepala Kanim Kelas II Bagansiapiapi, Nanang Mustofa selaku Kepala Kanim Kelas II TPI Tembilahan, Efendi Parlindungan Purba selaku Kepala Lapas Terbuka Kelas III Rumbai, dan Panogu HD Sitanggang selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.
Komentar