Bengkalis – Allnewsterkini. Com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 sekaligus pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin (25/08/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Septian Nugraha, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Ersan Saputra TH yang mewakili Bupati Bengkalis. Turut hadir Wakil Ketua I M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan Wakil Ketua III H. Misno.
Sebelum rapat dimulai, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilaksanakan.
Seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah melaksanakan kegiatan reses pada 8–13 Juli 2025 di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Pada rapat ini, laporan hasil reses disampaikan oleh tujuh fraksi melalui juru bicara masing-masing.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Febriza Luwu menyoroti pentingnya pengaktifan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap wilayah guna mengurangi angka pengangguran. Sementara itu, Fraksi NasDem yang diwakili Ahmad Husein melaporkan aspirasi masyarakat di bidang kesehatan, sosial, dan kesejahteraan, termasuk peningkatan fasilitas layanan kesehatan, penambahan armada ambulans di desa, serta kemudahan pengurusan BPJS bagi masyarakat tidak mampu.
Fraksi Gerindra melalui Tantowi Saputra Pangaribuan menekankan pentingnya realisasi terhadap usulan masyarakat, khususnya penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur antardesa, pembangunan rumah ibadah, bantuan untuk kelompok perikanan dan petani, serta layanan kesehatan. Fraksi PKS yang diwakili H. Muhammad Rafee menyoroti kebutuhan sektor pendidikan, antara lain pembangunan gedung sekolah baru, rehabilitasi sekolah rusak, dan peningkatan sarana pendukung proses belajar mengajar.
Selain itu, Fraksi PKB melalui Suyanto mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bengkalis. Fraksi Bintang Demokrat Karya melalui Bobi Kurniawan menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai dasar program kerja pemerintah, terutama bagi pelaku UMKM, petani, buruh, dan masyarakat umum. Sedangkan Fraksi Amanat Perindo Persatuan melalui Dapot Hutagalung memberikan apresiasi atas pembangunan yang telah dilakukan, namun menilai masih diperlukan normalisasi sungai, parit, dan tali air untuk mengurangi potensi banjir di sejumlah wilayah.
Rapat paripurna ini menjadi forum strategis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah agar dapat ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan program pembangunan ke depan.(rl)
Komentar