Pansus RPJMD Bengkalis Sinkronkan Rencana 2025–2029 dengan Kebijakan Pusat dan Provinsi

Pekanbaru – Allnewsterkini. Com|Demi memastikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kabupaten Bengkalis melaksanakan diskusi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, pada Kamis (14/08/2025).

Rapat yang dipimpin Ketua Pansus RPJMD Muhammad Isa ini dihadiri anggota, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bengkalis, serta jajaran Bappeda Provinsi Riau.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa pemikiran disampaikan oleh Pansus RPJMD Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengayaan materi penyusunan RPJMD. Bappeda Provinsi Riau kemudian memaparkan sejumlah arahan strategis dari pemerintah pusat yang wajib dimasukkan dalam RPJMD daerah, termasuk penambahan indikator ekonomi syariah seperti sertifikasi produk halal, kontribusi aset dan pembiayaan syariah, serta kontribusi zakat terhadap perekonomian.

Bappeda Riau juga menyampaikan rencana program penyediaan makanan bergizi dari pemerintah pusat yang bersifat strategis. Meski teknis pelaksanaan dan pendanaan masih dalam tahap perumusan, pemerintah daerah diharapkan mulai menyiapkan langkah-langkah pendukung sesuai arahan pusat.

Isu efisiensi anggaran turut menjadi sorotan. Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, ada 15 jenis pengeluaran yang perlu dihemat, termasuk perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan operasional non-esensial. Pemprov Riau menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan menyeluruh tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur prioritas.

Dalam diskusi, Pansus RPJMD Bengkalis menanyakan mekanisme sinkronisasi pengesahan RPJMD kabupaten dan provinsi, termasuk potensi sanksi jika pengesahan kabupaten dilakukan lebih cepat daripada provinsi. Pertemuan juga membahas keistimewaan Riau sebagai daerah penghasil sumber daya alam, penguatan budaya Melayu sebagai identitas daerah, serta optimalisasi pendapatan untuk menutup defisit anggaran.

Ketua Pansus RPJMD Muhammad Isa menegaskan, konsultasi ini menjadi langkah penting agar RPJMD Bengkalis 2025–2029 dapat disusun secara adaptif, realistis, dan berorientasi pada hasil. “Masukan dari Bappeda Provinsi Riau akan kami jadikan acuan untuk menyempurnakan dokumen RPJMD,” ujarnya.(rl)

Komentar